Seputar Kabupaten Magetan

PELAYANAN DI LABKESDA

Berita Dinkes - Mon, 01/19/2015 - 14:50

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI KAB. MAGETAN

Berita Dinas Pendidikan - Tue, 01/13/2015 - 11:10

KERANGKA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF

Untuk mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program pendidikan inklusif diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut : (i) Strategi Pendanaan Pendidikan Inklusif; (ii) Sistem Koordinasi, Tata kelola dan Pengawasan Internal; iii) Sistem Pemantauan dan Evaluasi

A. Strategi Pendanaan Pendidikan Inklusif
Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Magetan berasal dari dua sumber yaitu: (1) anggaran Pemerintah APBN (2) anggaran APBD dan dana masyarakat lainnya seperti: Hibah bersaing dan bantuan sosial.
Sumber dana APBN dipergunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri. Sedangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus pegawai negeri pembayaran gajinya diambilkan dari dana APBD. Alokasi anggaran rutin didasarkan pada anggaran tahun lalu yang sudah disesuaikan dengan perubahan jumlah staf dan perubahan kebijakan umum kepegawaian. Anggaran APBN juga untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas, peralatan, beasiswa, pemeliharaan dan pengeluaran nonrutin lainnya. Sedangkan Anggaran APBD juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipenuhi dengan anggaran APBN. Mekanisme penganggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan harus mengajukan usulan anggaran dengan membuat Rencana Kerja Anggaran dan kemudian dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penetapan dokumen DIPA.
Penerimaan dana masyarakat yaitu APBD, kerjasama dari unit-unit kerja dan lain sebagainya. Selain itu masih ada peluang penerimaan dari sumber lainnya seperti penjualan produk, jasa pelayanan pendidikan dan analisis, dan aktivitas jasa publik, serta dana masyarakat lainnya.

PENCANANGAN MAGETAN SEBAGAI KABUPATEN PENDIDIKAN INKLUSIF

Berita Dinas Pendidikan - Tue, 01/13/2015 - 10:57

Latar Belakang Pendidikan Inklusif

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (‘normal’) dalam memperoleh layanan pendidikan.
Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui Sekolah Luar Biasa dengan jenjang: TK Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), SMP Luar Biasa dan Sekolah Menengah Luar Biasa. (1) Sekolah Luar Biasa sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, yaitu: SLB/A untuk anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), SLB/B untuk anak dengan hambatan pendengaran (tunarungu), SLB/C untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (tunagrahita), SLB/D untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik (tunadaksa), SLB/E untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (tunalaras), dan SLB/G untuk anak dengan hambatan majemuk (tunaganda).
Berdasarkan kondisi aktual, pada umumnya lokasi Sekolah Luar Biasa yang meliputi jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMLB berada di Kabupaten, sehingga anak berkebutuhan khusus (ABK) yang pada umumnya tersebar di desa maupun di daerah terpencil dan atau terisolasi tidak terlayani pendidikannya. Di samping itu juga ditemukan bahwa sebagian besar orang tua Anak Berkebutuhan Khusus secara ekonomi termasuk kategori lemah, sehingga mereka terpaksa tidak mampu menyekolahkan anaknya. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan program wajib belajar pendidikan dasar sulit untuk dapat diwujudkan. Sejumlah ABK yang tinggal di desa-desa dan jauh dari jangkauan sekolah luar biasa, dapat kehilangan hak dasar pendidikan karena akses pendidikan yang terbatas. ABK semakin merasakan betapa pendidikan terkesan deskriminatif.
Untuk mengatasi problema tersebut, pemerintah menyediakan program pelayanan pendidikan yang mudah diakses oleh ABK di manapun mereka berada. Kebijakannya adalah setiap satuan pendidikan reguler, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah umum dan kejuruan, didorong untuk dapat menerima ABK dari lingkungan sekitar yang akan menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sistem pendidikan di sekolah reguler dirancang sedemikian rupa sehingga antara siswa reguler dan siswa ABK dapat belajar bersama-sama dalam suatu kelas yang masing-masing mendapatkan pelayanan sesuai dengan potensi dan keterbatasannya. Sistem layanan pendidikan yang memberikan ruang dan tempat bagi ABK untuk belajar bersama anak-anak reguler pada umumnya tersebut, selanjutnya disebut sebagai sistem pendidikan inklusif.
Penyelenggaraan program pendidikan inklusif merupakan implementasi dari amanat UU No. 20 Tahun 2003 khususnya sebagaimana tercantum dalam pasal 5, pasal 15 dan penjelasannya yang menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif dan/atau berupa satuan pendidikan khusus. Lebih lanjut permendiknas tentang pendidikan inklusif pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah ”Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik dari berbagai kondisi dan latar belakang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”; dan ayat (2) ”Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik”.

Pendidikan inklusif juga berfungsi menjamin semua peserta didik mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi semua peserta didik sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
Pendidikan inklusif telah berjalan sejak satu dasawarsa yang lalu. Data direktorat PKPLK tahun 2010 menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan pendidikan melalui pendidikan inklusif sebanyak 15.144 siswa pada 811 sekolah reguler, dengan rincian SD 13.590 siswa di 653 sekolah, SMP 1.309 siswa di 97 sekolah, dan SMA 245 siswa di 61 sekolah. jumlah tersebut belum ideal dibanding dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang ada saat ini. Artinya pendidikan inklusif masih harus terus ditingkatkan supaya dapat memberi kesempatan kepada lebih banyak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini juga masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, di antaranya adalah (1) pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, (2) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberi layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, (3) sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesable bagi disabilitas, dan lain-lain.

Menyadari bahwa sistem pendidikan inklusif mempunyai peran yang strategis dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka menuntut pemahaman dan perubahan cara pandang bagi semua komponen sekolah, masyarakat dan stake holder, agar kebijakan tersebut dalam implementasinya tidak kontra produktif, dipandang perlu adanya rencana strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Magetan.

Pengalihan Arus Lalin Malam Tahun Baru 2015

Berita Dishubkominfo - Wed, 12/31/2014 - 10:10

Magetan - Menyambut malam pergantian tahun, Pemerintah Kabupaten Magetan mengadakan acara "Menyambut Malam Tahun Baru 2015" di alun - alun Magetan.

Forum Komunikasi Radio Komunitas Tahun 2014

Berita Dishubkominfo - Tue, 12/30/2014 - 13:36

Magetan - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan melaksanakan sarasehan/ sosialisasi bertajuk "Forum Komunikasi Radio Komunitas" dalam rangka pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2014 dengan peserta radio komunitas di wilayah Kabupaten Magetan.

LPSE Kabupaten Magetan Menerima Penghargaan Nasional

Berita Bag-adbang - Thu, 11/20/2014 - 09:13

LPSE Kabupaten Magetan Menerima Penghargaan Nasional

 

Pada tanggal 18 November 2014 Kemarin Bertempat di Balai Sudirman, LPSE Kabupaten Magetan mendapatkan National Procurement Award 2014, untuk Kategori Akselerasi Penerapan e-Procurement.

Final Lomba Blog Dishubkominfo Tahun 2014

Berita Dishubkominfo - Mon, 10/27/2014 - 18:48

Magetan - Lomba blog Dishubkominfo Tahun 2014 mencapai babak final, para peserta yang lolos seleksi administrasi berjuang untuk memperebutkan hasil terbaik, mempresentasikan secara langsung blog dan artikel yang telah dikirimkan. Berikut hasil final lomba blog Dishubkominfo tahun 2014 dengan tema "Peran pemuda di era teknologi informasi".

Kategori Pelajar

Bagus Dyah

Berita Dishubkominfo - Tue, 10/07/2014 - 08:21

Pemilihan Duta Wisata

" Bagus Dyah 2014 "

Kabupaten Magetan

Pendaftaran Peserta mulai tanggal 15 september s/d 10 oktober 2014 bertempat di Dinas Parbudpora kab. Magetan

JL. Tripandita no 01 magetan

www.disparbudpora-magetan.com

CP : Edna 081335908977

 

Relawan Pengajar Kelas inspirasi Magetan

Berita Dishubkominfo - Wed, 10/01/2014 - 18:43

Magetan - Senin, 29 September 2014 Kelas Inspirasi Jatim 2 dilakukan di 26 kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk Kabupaten Magetan. Kelas Inspirasi Magetan memiliki 5 zona inspirasi, yaitu SDN Sendangagung 2, SDN Sukowidi 2, SDN Sarangan 3, SDN Sambirobyong, dan SDN Dadi 4. Kelas inspirasi Magetan diikuti oleh relawan yang terdiri dari berbagai profesi dan asal daerah.

Hasil penilaian administrasi Lomba Blog 2014

Berita Dishubkominfo - Sat, 09/20/2014 - 21:16

Setelah melalui proses penilaian administrasi yang meliputi penilaian desain blog (Layout, Typografi, Warna, Template ) dan penilaian materi blog (keaslian, kesesuaian isi dengan tema dan inspiratif tulisan) maka panitia Lomba Blog Dishubkominfo Tahun 2014 memutuskan peserta yang lolos seleksi seperti tersebut dalam tabel dibawah ini :

KATEGORI PELAJAR

KATEGORI UMUM

Pages